Kontroversi Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat

Maret 8, 2016

Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru-baru ini disahkan oleh DPR. Dimana nantinya menurut undang-undang ini, seluruh pekerja dari semua golongan diwajibkan ikut, namun hanya pekerja yang termasuk ke dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa menikmati fasilitas pembelian rumah.

Besarnya iuran yang nantinya akan dibebankan kepada seluruh pegawai yaitu sebesar 3%, dengan rincian 2.5% dibayarkan oleh pekerja, dan 0.5% dibayarkan oleh pemberi kerja (Perusahaan).

Kontroversi pun bermunculan terhadap disahkannya undang-undang ini, dari segi pengusaha misalnya, dengan dikenakannya beban sebesar 0.5% perbulan untuk setiap pekerja, tentu akan menambah biaya / cost overhead perusahaan, yang juga sebelumnya sudah harus membayar biaya wajib lain seperti bpjs ketenagakerjaan untuk para karyawannya.

Bagi karyawan golongan menengah, undang-undang ini juga dianggap memberatkan, karena para karyawan yang tidak termasuk golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah diwajibkan membayar setiap bulannya, tetapi tidak bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan rumah.

Diharapkan pemerintah bisa mengambil solusi bijak terkait kontroversi ini, dengan bisa saling menguntungkan, baik untuk para pekerja, pengusaha, maupun masyarakat yang belum memiliki rumah.